Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Bekerjasama Disnakertrans Sulsel Tuai Pujian Pulangkan Ratusan PMI Deportasi Ke Daerah Asal

PAREPARE SULSEL radiopena.com – Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bekerjasama Disnakertrans Sulawesi Selatan (Sulsel) memulangkan 100 orang Deportasi Pekerja Migran keberbagai daerah di provinsi Sulawesi Selatan.

Ke 100 PMI asal daerah dia taranya, kabupaten Barru, Sinjai, Bulukumba dan kabupaten Goa, termasuk PMI di beberapa daerah lainnya se-provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), berhasil dipulangkan pada Jumat 24/10/2025 sekira pukul 09.30 WITA.

Menindaklanjuti surat Konsulat Republik Indonesia Nomor 128/Kons/X/2025 tanggal 14 Oktober2025 perihal Deportasi 258 orang PMI ke Nunukan, Kalimantan Utara, selanjutnya dipulangkan dari Nunukan Kalimantan Utara – Pelabuhan Nusantara Parepare menggunakan.Kapal Motor Thalia.

Kepala BP3MI Kalimantan Utara (Kaltara) Andi M.Ichsan melalui suratnya meminta usai serah terima sedapat mungkin mensosialisasikan bahaya bekerja migran secara nonprosedural kepada keluarga PMI dan juga menginput kepulangan PMI kedalam aplikasi Kepulangan online SISKOP2MI.

Kepala LTSA PMI. Udin Palamma, ST.MH Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi UPT pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan kerja Wilayah I meliputi Parepare, Barru, Pinrang, Sidrap, dan Enrekang Jln Karaeng Burane 15 Kota Parepare, menjelaskan,

” Kami menerima surat dari Konsulat Jendral Republik Indonesia ( KJRI) masuk ke email Bapak Gubernur dan Pak Kadis terkait penjemputan PMI serta diperkuat lagi surat Kepala KP2MI Nunukan., jelas Udin Palamma di ruang kerjanya. Jumat 24/10, sore.

” Deportasi hari ini sebanyak 139 orang, diantaranya terdapat 100 orang warga Sulsel.
Nah, dari LTSA Disnakertrans Sulsel dalam rangka melakukan perlindungan kepada pekerja migran, menjemput dan memulangkan ke daerahnya masing masing, ” terang Kepala LTSA PMI Udin Palamma,ST.MH.

Udin Palamma menambahkan, Pekerja Migran deportasi tersebut sebenarnya kejadian dipengaruhi beberapa faktor diantaranya, 1.Masa kontrak PMI sudah habis namun masih bertahan tinggal, 2.Msss berlaku paspor sudah habis, dan juga dikabarkan tersangkut tindak pidana,

” Nah, setelah mereka menjalani hukuman baru dilakukan dideportasi, tutup Udin Palamma.(ap/ham)

Koordinasi OPD Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Banyuwangi

Kabupaten Pangkep 14 kali secara berturut-turut Raih WTP

Bupati Pangkep Dianugerahi Satyalencana Wira Karya dari Presiden Prabowo

Bupati Pangkep Pastikan Anak Anak Luar Daerah Tersentuh Digitalisasi Pendidikan Tampa Ada Perbedaan Layanan

13 Desa Kelurahan di Pangkep Gelar Posyandu Era Baru

13 Desa Kelurahan di Pangkep Gelar Posyandu Era Baru Ketua TP PKK Pangkep, Nurlita Wulan Purnama didampingi kepala dinas PMD Pangkep dan sejumlah pengurus PKK memantau pelayanan Posyandu Era Baru di desa Pitue, kecamatana M’rang, kabupaten Pangkep,Rabu(29/4/2026). Memperingati Hari Posyandu Nasional jatuh pada 29 April, Pemerintah Kabupaten Pangkep menggelar Posyandu Era Baru secara serentak di 103 desa dan kelurahan. Program ini menghadirkan layanan terpadu yang tidak hanya fokus pada kesehatan, juga mencakup enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat. Ketua TP PKK Kabupaten Pangkep, Nurlita Wulan Purnama, menyampaikan, Posyandu Era Baru kini tidak hanya berfokus pada layanan kesehatan, tetapi juga mencakup enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), yakni kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum (Linmas), serta sosial. Hal ini bertujuan yntuk menghadirkan pelayanan terpadu bagi masyarakat, sehingga berbagai persoalan di desa dapat diselesaikan melalui satu pintu pelayanan. “ Jadi seluruh keluhan masyarakat terkait enam bidang tadi bisa tercover dalam satu Posyandu di setiap desa,” ujarnya. Keterlibatan pemerintah desa bersama PKK sangat perlu mensosialisasikan enam SPM agar masyarakat mengetahui layanan yang tersedia dan dapat menyampaikan berbagai keluhan maupun aspirasi. ” Aspirasi masyarakat itu diharapkan dapat dibawa ke forum Musrenbang untuk ditindaklanjuti dalam program pembangunan desa, ” tambahnya. Menurut Kepala Desa Pitue, Muhammad Nasrul Munir bahwa pihaknya menciptakan nuansa estetik agar masyarakat tertarik datang ke Posyandu. Ketika inovasi yang dihadirkan menarik dan kreatif, hal itu mampu mendorong masyarakat sasaran untuk datang ke Posyandu. “Masayarakat tidak hanya datang ke Posyandu untuk pemeriksaan kesehatan dan penimbangan. Tetapi mereka juga hadir membawa berbagai keluhan, termasuk terkait BPJS, akses jalan, dan pelayanan dasar lainnya,” ujarnya. (ted)